Menu

Mode Gelap
Dirjen Bangda: ICT IPDMIP Tingkatkan Potensi Ekonomi Petani Melalui Transformasi Digital Kemendagri Mendorong 12 Provinsi Prioritas Mengimplementasikan Hasil Pendampingan Terpadu Inilah Lima Menteri Kabinet Indonesia Maju Peraih Korpri Award 2022 Kemendagri Menyerahkan Hasil Asistensi Dokumen RKPD Tahun 2023 Tiga DOB Provinsi Papua Panglima Jilah Pastikan Pasukan Merah Suku Dayak Kawal Jokowi Satu Komando

News · 19 Nov 2022 20:32 WIB ·

Dewan PERS, Media Tidak Perlu Terverifikasi Asal Memiliki Badan Hukum Berbentuk PT Khusus PERS


 Dewan PERS, Media Tidak Perlu Terverifikasi Asal Memiliki Badan Hukum Berbentuk PT Khusus PERS Perbesar

OKINMEDIA.ID, Jakarta – Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh menyatakan dengan tegas, bahwa Dewan Pers tidak pernah meminta harus Verifikasi Media menjadi syarat kerjasama dengan Pemerintah Kota atau Daerah, institusi Polri – TNI selama positif bekerjasama sesuai tupoksinya.

Dewan Pers tidak pernah mengeluarkan surat bahkan tidak mempermasalahkan media yang belum terverifikasi / terfaktual, selama media tersebut telah berbadan hukum PT khusus Pers dan ada penanggung jawab serta alamat kantor jelas dan profesional.

Pernyataan Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh itu disampaikan kepada media dalam diskusi dengan beberapa Pimpinan Media Cetak, elektronik maupun siber di Hotel Ratna Inn, Banjarmasin, M. Nuh menepis jika media melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota atau Daerah, institusi Polri – TNI harus yang terverifikasi oleh Dewan Pers.

“Dewan Pers tidak pernah melarang atau meminta Pemerintah Kota atau Daerah, institusi Polri – TNI untuk tidak bekerjasama dengan perusahaan media yang belum terfaktual oleh Dewan Pers, asal sudah berbadan hukum PT Khusus Pers silahkan, sesuai UU Pers no 40 tahun 1999,” tegas Muhammad Nuh.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch, “Tidak menjadi masalah setiap media melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota atau Daerah, institusi Polri – TNI meski media tersebut belum terverifikasi Dewan Pers selama media tersebut telah berbadan hukum,” tambahnya.

Baca Juga :  Dukcapil Kemendagri Ikut Dorong Perkuat Fintech dengan Digital ID 

Lebih lanjut Henry juga menyebutkan “Dewan Pers tidak pernah “Mengeluarkan Surat” yang menyatakan bahwa media yang boleh bermitra dengan pemerintah itu harus terverifikasi. Tidak ada surat itu.

Terpenting bagi Dewan Pers, perusahaan media itu harus sudah berbadan hukum sesuai Undang-Undang Pers.Itu saja sebenarnya sudah cukup. Tidak perlu harus terverifikasi, semua bisa menyusul asal kinerja media tersebut profesional,” jelasnya.

Masih Henry, “Menyaratkan bahwa kerjasama kemitraan menggunakan anggaran APBD hanya dilakukan dengan media yang sudah berstatus terverifikasi administrasi atau terverifikasi faktual dari Dewan Pers.

Tidak ada kata itu di UU Pers tapi jelas sekali dinyatakan di Pasal 15 ayat (2) butir g UU Pers, salah satu fungsi yang diemban Dewan Pers adalah mendata perusahaan pers. Dan sebagai turunan dari butir g tersebut, maka pada 2008 lahir Peraturan Dewan Pers No. 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers yang kemudian diperbarui lagi dengan Peraturan Dewan Pers No. 3/Peraturan-DP/X/2019, 11 tahun berikutnya.

Jadi dasar hukumnya jelas. Masyarakat pers diminta mengatur dirinya sendiri, apa yang dikenal sebagau prinsip swa regulasi, self regulation.

Baca Juga :  Basarnas Kerahkan Helikopter ke Cianjur

UU Pers adalah satu-satunya undang-undang yang tidak ada produk turunannya dari pemerintah akibat trauma di zaman Orde Baru, dimana Surat Keputusan Menteri Penerangan Harmoko lebih sakti dari UU yang berlaku (UU No.21 tahun 1982) untuk mengatur hidup mati sebuah media.

Peraturan Dewan Pers merupakan produk dari masyarakat pers sendiri karena mulai usulan butir-butir masalah, pembahasan, perumusan, selalu melibatkan bahkan diinisiasi organisasi pers, dan ketika draft sudah mendekati final maka diadakan uji publik.

Di sini seluruh pemangku kepentingan di luar pers pun diajak untuk memberi masukan, mengoreksi, dan memberikan sudut pandang nonpers agar saat nanti sudah menjadi aturan, dia benar-benar mewakili semua pihak terkait,” pungkasnya.

Terkait Ada Surat Edaran Larangan Kerjasama dari Dewan Pers Hoax Di website Dewan Pers

Ia juga menambahkan agar masalah ini diketahui oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten Kota. Jangan lagi ada pertanyaan, apakah media tersebut telah terverifikasi atau tidak. Yang penting media tersebut Berbadan Hukum.

Namun demikian kerjasama dengan Pemerintah Kota atau Daerah, institusi Polri – TNI tidak membuat daya kritis media untuk menyampaikan berita yang kritis, profesional dan konstruktif, jangan melempem, pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 1,781 kali

Baca Lainnya

Dirjen Bangda: ICT IPDMIP Tingkatkan Potensi Ekonomi Petani Melalui Transformasi Digital

2 Desember 2022 - 09:27 WIB

Kemendagri Mendorong 12 Provinsi Prioritas Mengimplementasikan Hasil Pendampingan Terpadu

30 November 2022 - 23:31 WIB

Inilah Lima Menteri Kabinet Indonesia Maju Peraih Korpri Award 2022

30 November 2022 - 20:10 WIB

Kemendagri Menyerahkan Hasil Asistensi Dokumen RKPD Tahun 2023 Tiga DOB Provinsi Papua

30 November 2022 - 20:05 WIB

Banten Hari ini dalam Perspektif Pemuda Oleh Bahrul Hayat Sekretaris Wilayah HIMAPINDO Banten

30 November 2022 - 14:44 WIB

Forkopimcam Sukorejo Gelar Forum Diskusi Antisipasi Tawuran Antar Pelajar Tingkat SMA/SMK/MA

30 November 2022 - 14:02 WIB

Trending di News