Menu

Mode Gelap
Dirjen Bangda: ICT IPDMIP Tingkatkan Potensi Ekonomi Petani Melalui Transformasi Digital Kemendagri Mendorong 12 Provinsi Prioritas Mengimplementasikan Hasil Pendampingan Terpadu Inilah Lima Menteri Kabinet Indonesia Maju Peraih Korpri Award 2022 Kemendagri Menyerahkan Hasil Asistensi Dokumen RKPD Tahun 2023 Tiga DOB Provinsi Papua Panglima Jilah Pastikan Pasukan Merah Suku Dayak Kawal Jokowi Satu Komando

News · 24 Nov 2022 16:32 WIB ·

Di duga PT. Strawland Melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan


 Di duga PT. Strawland Melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Perbesar

OKINMEDIA.ID, Tanggerang – PT. Strawland yang beralamat di Jl. Industri Raya III No.2, Bunder, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten di duga telah melanggar beberapa undang-undang ketenagakerjaan.

Dari beberapa informasi dari Karyawan dan masyarakat sekitar perusahaan, Tim Media Nasional kilatnusantara.com mencoba ingin menanyakan/meminta klarifikasi kepada pihak perusahaan tetapi pihak security ( Bp Ali Musa ) yang berjaga di perusahaan tersebut melarang/menolak surat permintaan klarifikasi kami untuk pihak HRD perusahaan dengan alasan tidak boleh ada surat dari Ormas, LSM ataupun Media masuk kedalam perusahaan tanpa konfirmasi terlebih dahulu ke dalam kantor perusahaan. Kamis, 24 November 2022.

Ada beberapa dugaan pelanggaran yang telah di lakukan oleh PT. Strawland yaitu :

1. Memberikan Upah Kepada karyawan sebesar Rp. 90.000/hari, bila di kalkulasikan selama 26 hari kerja sekitar Rp. 2.340.000/Bulan, hanya memberikan 50% dari UMK Kabupaten Tangerang yang sudah di tetapkan oleh Gubernur Banten yaitu Rp 4.230.792.65.

Baca Juga :  Potensi Alam Desa Guranteng Jadi Tempat Syuting Si Bolang The Series

2. Sistem Jam kerja tidak normatif, yang seharusnya 8 jam kerja Normatif nya, malah mempekerjakan karyawan selama 12 Jam.

3. Pihak perusahaan tidak mendaftarkan Karyawan nya kedalam jaminan sosial.

Mengacu pada undang-undang cipta kerja pasal 88A ayat 3 “dimana bila perusahaan membayar upah sangat rendah atau dibawah standar UMK setempat maka dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan denda Rp. 400.000.000 ( Empat Ratus Juta Rupiah ).

Mengacu pada pasal 59 ayat 1 dan 2 PP 44 tahun 2015, “jika pemberi kerja melanggar ketentuan pasal 27 ayat 1 PP 44 Tahun 2015 yaitu belum mengikutsertakan pekerja dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka akan dikenai sanksi administratif berupa :

Baca Juga :  Wisata Sambil Belajar Sejarah Museum Prabu Geusan Ulun Sumedang

1. Teguran Tertulis

2. Denda

3. Tidak Mendapat Pelayanan Publik

Serta dari pihak security PT. Strawland yang mencoba menghalang-halangi tugas jurnalistik yang sudah jelas awal media di lindungi Undang-undang.

“Sesuai dengan pasal 18 ayat 1 UU Pers menyatakan bahwa, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 ( Lima Ratus Juta Rupiah ).

Tim Red

Artikel ini telah dibaca 23 kali

Baca Lainnya

Dirjen Bangda: ICT IPDMIP Tingkatkan Potensi Ekonomi Petani Melalui Transformasi Digital

2 Desember 2022 - 09:27 WIB

Kemendagri Mendorong 12 Provinsi Prioritas Mengimplementasikan Hasil Pendampingan Terpadu

30 November 2022 - 23:31 WIB

Inilah Lima Menteri Kabinet Indonesia Maju Peraih Korpri Award 2022

30 November 2022 - 20:10 WIB

Kemendagri Menyerahkan Hasil Asistensi Dokumen RKPD Tahun 2023 Tiga DOB Provinsi Papua

30 November 2022 - 20:05 WIB

Banten Hari ini dalam Perspektif Pemuda Oleh Bahrul Hayat Sekretaris Wilayah HIMAPINDO Banten

30 November 2022 - 14:44 WIB

Forkopimcam Sukorejo Gelar Forum Diskusi Antisipasi Tawuran Antar Pelajar Tingkat SMA/SMK/MA

30 November 2022 - 14:02 WIB

Trending di News